OPINI: INDONESIA BEBAS KORUPSI

Mimpi Generasi untuk Indonesia bebas korupsi

Generasi bangsa hanya bisa tercengang dengan menatap, melihat, memperhatikan dan merenung akan kondisi para pendahulunya yang banyak memperlihatkan tauladan yang benar-benar tidak dapat dijadikan panutan. Mungkin diantara generasi bangsa itu ada yang menjadikan itu sebagai batu loncatan untuk memperbaiki wajah negeri ini, baik dihadapan masyarakat internal Indonesia sendiri maupun masyarakat dunia. Namun tidak dapat dipungkiri pula dari mereka ada yang menjadikannya sebagai refleksi masa depan yang tidak jauh akan menjadi seperti itu juga.

Sungguh ironis, jika hal kedua itu terjadi. Maka selamanya kondisi bangsa ini tidak akan berubah, selamanya akan berada dalam keterpurukan yang tercermin dari perilaku elite politik yang benar-benar menjadi bahan pembicaraan buruk di kalangan masyarakat. Dan sebenarnya hal ini sangat perlu untuk dibahas dan diperbincangkan oleh para pemegang kekuasaan di negeri ini. Apakah mereka tidak khawatir dengan generasi penerus yang akan menggantikan mereka nanti akan melakukan hal yang sama bahkan lebih parah dari perilaku buruk sebagian besar elite politik saat ini.

Ya, pastinya dahulu, ketika sekolah dan dibangku kuliah, para pemegang kekuasaan itu juga bertekad dan bercita-cita jika mereka menjadi pemimpin bangsa ini maka mereka akan memberikan kontribusi terbaik mereka untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan rakyat, tak jauh beda denga cita-cita para calon pengganti mereka saat ini. Namun, sekali lagi, apakah kondisinya juga akan sama?

Potret Negara bebas korupsi

Ada beberapa negara yang patut dijadikan contoh bagi negara kita untuk meminimalisir bahkan membumihanguskan praktek korupsi di negara ini. Yaitu: Denmark, Singapura, Selandia Baru, Finlandia, Kanada, Belanda, Australia dan Swiss.

Denmark dengan konsep ekonomi kapitalis pasar sekaligus kesejahteraan sosial, adalah negara yang mempunyai pendapatan tertinggi di dunia. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik. Dari tahun 2006 sampai 2008, survey mengatakan bahwa Denmark adalah “tempat yang paling menyenangkan di dunia”, dipandang dari standar kesehatan, kesejahteraan, dan pendidikan. Survey Global Peace Index tahun 2009 mengatakan bahwa Denmark menduduki posisi negara paling damai kedua di dunia, setelah Selandia Baru.

Singapura, Negara yang jauh berbeda dengan negara tetangganya yang memiliki luas ber ratus-ratus kalilipatnya, Indonesia. Singapore memiliki nilai CPI sama dengan Denmark, 9,3. „Economist Intelligence Unit“ dalam “indeks kualitas hidup“ menempatkan Singapura pada peringkat satu kualitas hidup terbaik di Asia dan kesebelas di dunia. Singapura memiliki cadangan devisa terbesar kesembilan dunia. Singapura mendapatkan gelar pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, dengan pertumbuhan PDB 17.9% pada pertengahan pertama 2010.

Selandia Baru, termasuk dalam negara berkembang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi menyaingi Eropa Selatan dalam beberapa hal, Selandia Baru termasuk dalam salah satu negara terbaik misalnya pada Indeks Pembangunan Manusia yang menempatkannya pada urutan ketiga. Ekspor merupakan andalan utama perekonomian negara ini sehingga dampak perekonomian dunia akan berpengaruh langsung pada kondisi ekonomi negara ini.

Sungguh mencengangkan dan cukup memberikan ekspektasi besar bagi kita untuk Negara ini dapat menjadi salah satu diantara beberapa negara yang bersih dari korupsi itu. Semoga.

Negara Korup

Memang butuh upaya yang ekstra untuk mencapai pada harapan Negara bebas korupsi itu karena korupsi di indonesia sudah tidak terkendali lagi. bahkan dalam berbagai macam survei indonesia masuk dalam salah satu daftar negara terkorup di dunia. berbagai macam kasus korupsi mulai dari yang besar, sedang hingga kasus korupsi kecil terjadi tahun demi tahun secara terus menerus tanpa bisa dihentikan. hukuman yang ringan menjadi penyebab utama para koruptor tetap saja menjalankan aksi korupsi.

Hukum yang diandalkan juga belum mampu bekerja maksimal, malahan kini hukum sangat mudah untuk dibeli. hal ini bisa dilihat dari banyaknya aparat hukum yang terlibat kasus suap. Seperti Kasus Korupsi Bank Century, Kasus Korupsi BLBI, Kasus Korupsi PLTU PAITON I Probolinggo, Kasus Korupsi Soeharto dan keluarganya, Kasus Korupsi HPH Dan Dana Reboisasi, Kasus Korupsi Edi Tansil / PT. Golden Key, Kasus Korupsi Hambalang, Kasus Korupsi Gayus Tambunan dan yang  baru-baru ini diberitakan oleh media masa tentang top manager Mahkahmah Konstitusi (MK) atas dugaan suap terkait sengketa Pilkada Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dan Lebak, Banten. Semuanya  diperankan oleh pejabat elit politik yang mengemban dipundaknya amanah suci dari rakyat.

Adalah benar suatu ungkapan yang menyatakan bahwa “Power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely“. Kekuasaan itu cenderung kepada korupsi dan kekuasaan yang mutlak, korupsinya pun jelas mutlak.

Seorang elit politik tertinggi tingkat pusat, seluruh nusantara tau akan tindakan korupsinya, jelas saja akan memberikan dan menambah image buruk pada pejabat oplitik di tingkat daerah. Bahkan bukan tidak mungkin malah daerah menjadikannya patokan untuk lagi berbuat hal yang sama.

Apa kabar daerah tertinggal?

Saat ini terdapat 183 kabupaten yang dikategorikan sebagai Daerah Tertinggal di Indonesia. Daftar kabupaten tersebut telah dimasukkan dalam RPJMN 2010-2014 sebagai target Pembangunan Daerah Tertinggal. Penyebaran daerah tertinggal sebahagian besar (70%) daerah tertinggal saat ini terdapat di Kawasan Timur Indonesia. 

Nah, bagaimana nasib daerah tertinggal tersebut yang sebagian besar penyebab ketertinggalannya itu adalah karena korupsi?

Strategi untuk membumihanguskannya

Semua strategi untuk memberantas korupsi telah dan sedang diimplementasikan, termasuk yang telah disusun di  dalam Perpres Nomor 55 Tahun 2012 menyatakan bahwa strategi  Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK) memiliki visi jangka panjang dan menengah. Namun hingga saat ini praktek korupsi tersebut tetap saja terjadi dan bahkan bertambah parah. Disisi lain, dengan harapan keistiqomahan para pemegang kekuasaan untuk benar-benar menjalankan strategi itu dibarengi dengan dukungan dari seluruh rakyat. Insya Allah, harapan untuk menjadi negara yang bebas korupsi akan terwujud. Semoga.

Fauzan Hidayat, Wasana Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)/Fakultas Politik Pemerintahan Program Billingual Class